Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden hari ini, Kamis (2/12/2010).

Namun, pengamat politik Burhanuddin Mutahdi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan langkah ini terlambat. “Karena sudah telanjur menimbulkan polemik untuk SBY sendiri. Disampaikan tanggal 26 November lalu dan baru diklarifikasi besok (hari ini). Menurut saya, nasi sudah menjadi bubur karena pernyataan SBY yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran mengenai ide monarki yang sudah keburu menimbulkan gejolak masyarakat Yogyakarta,” katanya kepada Kompas.com, Rabu malam.

Burhanuddin mengatakan, SBY kali ini melakukan kesalahan strategi komunikasi dalam menyampaikan persoalan RUUK DI Yogyakarta kepada publik. Karena tidak langsung menyasar kepada pokok persoalannya, SBY malah melukai hati rakyatnya dan menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap dirinya sendiri.

Alih-alih mau meluruskan masalah, SBY malah meninggalkan ruang tafsir bahwa dirinya menggugat keistimewaan DI Yogyakarta, khususnya tata cara pengangkatan gubernurnya. Oleh karena itu, lanjutnya, kalaupun SBY akan memberikan penjelasan kembali, poin ini harus jernih disampaikan kepada publik.

“Besok harus memperjelas maksud SBY bahwa dia dan pemerintah tidak sedang berusaha melucuti keistimewaan Yogyakarta. Dia harus mengatakan dengan terang benderang bahwa pemerintah SBY tidak sedang mengurangi keistimewaan DI Yogyakarta dan tidak melupakan sejarah dan kontribusinya terhadap Republik Indonesia,” tuturnya.

Sebelum menyampaikan penjelasan pula, Burhanuddin mengatakan, SBY lebih baik berbicara empat mata terlebih dulu dengan Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, SBY perlu mendengarkan Sultan sebelum menjelaskan penggunaan istilah “monarki” serta sebelum pemerintah memutuskan pasal tata cara pemilihan dan pengangkatan Gubernur DI Yogyakarta.

Dengan berbicara bersama Sultan, SBY diharapkan dapat memberikan klarifikasi kepada publik mengenai hubungannya yang kurang harmonis dengan Sultan selama ini. Publik bisa melihat bahwa anggapan selama ini tidak tepat. Selain itu, lanjutnya, komunikasi elite tentu dapat meredam gejolak di akar rumput yang dalam beberapa hari sangat ngotot mendorong dilakukannya referendum.

“Kalau SBY bicara dengan Sultan, itu pasti akan menuntaskan segala polemik yang dimulai dari kontroversi selama ini. Ini bisa menolong masyarakat untuk cooling down,” katanya. “Saya kira Sultan sebagai sosok yang demokratis akan terbuka bertemu dengan SBY mengenai ini,” ujarnya kemudian.

<!–

–>

Editor: Glori K. Wadrianto