Jakarta – Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical meminta agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dievaluasi dan diganti. Permintaan Ical ini dinilai sebagai intervensi politik negatif yang menghambat pemberantasan korupsi.

“Apa hak dia untuk meminta itu. Itu merupakan intervensi politik dalam arti negatif. Penuntasan kasus Gayus ini jadi makin terhambat,” ujar pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti, Rabu (26/1/2011) pagi.

Menurut Ikrar, secara politik yang dilakukan Ical tersebut sungguh tidak etis karena dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan permintaan itu. Dalam konteks hukum, lanjutnya, komentar atau permintaan tersebut juga harus disertai bukti bahwa anggota Satgas Antimafia bekerja dengan tidak profesional.

“Harus dengan bukti. Jangan hanya karena kerugian pribadi,” tandasnya.

Kemarin, Ical meminta agar keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dievalusi. Ical juga  meminta agar personel Satgas diganti.

“Saya kira untuk pertama kali sepatutnya dievaluasi, dan kemudian karena itu hak prerogatif presiden kita hanya bisa mengusulkan mereka dievaluasi. Usulan itu antara lain pergantian orang-orang di dalam Satgas tersebut,” kata Ical usai acara di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Ical menegaskan, pergantian itu mutlak dilakukan kalau benar informasi bahwa Satgas melakukan tindakan di luar tugas-tugas mereka.

“Bahwa selayaknya Satgas memberikan laporan kepada presiden bukan memberikan statement kepada masyarakat,” terangnya.

Ical meminta agar Satgas dalam melakukan kerjanya juga tidak mempolitisasi, membawa kasus hukum ke ranah politik. “Melakukan politisasi di masyarakat, ini hal-hal yang saya kira kita hentikan seperti itu,” tutupnya.